LANGKAH pertama untuk memahami mekanisme penerapan PPN sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat umum adalah dengan mengenal terlebih dahulu terminologi PPN. Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa pajak ini disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Istilah PPN berasal dari istilah bahasa Inggris ‘Value Added Tax (VAT)’ atau dalam bahasa Indonesia disebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah ini …
Continue reading “Mengapa Dinamakan Pajak Pertambahan Nilai..?”
Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor (bagi warga negara asing)? Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya penjual. Buat …
Continue reading “Pencantuman NIK pada Faktur Pajak Non NPWP”
Dalam beberapa kunjungan ke lokasi Wajib Pajak, saya dikejutkan dengan jawaban beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) diantaranya bergerak dalam bidang Jasa Bengkel (service), bahwa faktanya mereka tidak menerbitkan faktur pajak dan tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Non PKP (baik Orang Pribadi maupun Badan). Namun ada juga PKP yang tanpa faktur pajak sebagaimana diatur …
Pertanyaan : Saya ingin bertanya seputar pajak penjualan rumah. Orang tua saya sedang menjual rumah mereka dan mereka diminta untuk membayar PPh sebesar Rp 7 jutaan sedangkan pihak pembeli tidak diminta, karena setahu saya ada juga perhitungan untuk pembeli. Dan juga orangtua saya tidak mempunyai NPWP (karena penghasilan mereka di bawah PTKP). 1. Haruskah orangtua …
Pemerintah resmi menaikkan batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN menjadi Rp 4,8 miliar setahun. Sebelumnya omzet pengusaha kecil yang kena pajak minimal Rp 600 juta setahun. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku …
Continue reading “UKM Beromzet Minimal Rp 4,8 Miliar/Tahun Kena Pajak”
